Benar-benar Dibodohi!


Masalah anggaran menjadi masalah pelik yang diperdebatkan oleh kaum politik elit. Terkadang enggak jelas juntrungannya kemana. Jujur, aku tidak terlalu mengerti soal rancangan anggaran dan biaya, tapi secara logika, kok, njelimet ya!

Padahal dalam setiap pidato, selalu digambar-gemborkan bahwa APBD itu pro-rakyat. Lalu apa rakyat pernah benar-benar ditanyakan kemauannya? Toh, yang dipakai untuk APBD itu adalah uang rakyat. Kenyataannya, APBD itu terlalu memusingkan bagi rakyat. Atau memang sengaja dibuat pusing agar hanya mereka-mereka (*kaum elite politik) yang mengerti dan dapat mempermainkannya.

Seperti yang aku saksikan saat ini : perdebatan LSM dan ormas dengan anggota dewan Kab. Karawang. Judulnya : RAPBD KARAWANG 2010. Kelompok ini mempertanyakan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan visi dan misi Kab. Karawang, “Terwujudnya Masyarakat Karawang Yang Sejahtera Melalui Pembangunan di Bidang Pertanian dan Industri Yang Selaras dan Seimbang Berdasarkan Iman dan Taqwa”.

Akan tetapi kenyataannya, dengan potensi APBD yang lebih dari Rp 1 triliun itu tidak mampu mengurangi jumlah warga miskin. Pada 2008, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 69,06 sekaligus menempati nomor 4 terendah di Jawa Barat.

Karawang juga dinobatkan sebagai penerima beras miskin terbanyak di Jawa Barat. Menurut BKKBN Jabar, pada 2008 ada 211.908 keluarga atau 36% dari total 582.834 keluarga miskin. Angka tersebut meningkat sekitar 34% dibandingkan 2006 yang mencapai 194.406 keluarga dari 558.949 keluarga. Lalu, ada enggak upaya pemerintah memperbaikinya?

Aku kira tidak demikian. Seperti dalam lembaran yang aku terima, Pemda itu cenderung konsumtif. Proyeksi belanja saja mencapai Rp 1.521.304.086.991,50. Uang belanja itu, untuk gaji pegawai Rp 680.572.590.875,50, sisanya untuk belanja subsidi, belanja hibah, bagi hasil, dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa Rp 106.384.200.000 ditambah Rp 24.133.981.212,00. Aku pun takjub dengan pembangunan kantor desa yang nilainya mencapai Rp 74.250.000.000,00 masing-masing desa Rp 250.000.000,00. Sedangkan proyeksi pendapatan Rp 1.237.573.032.561,00. Jadinya pasti defisit sekitar Rp 283.731.054.430,50.

Pertanyaan selanjutnya, dengan cara apa pemerintah bisa menutupi defisit tadi?

Kita sederhanakan saja, lah. Bukankah rumah tangga adalah miniatur pemerintahan? Gunakan cara keluarga kecil menata keuangannya. Anggap dalam satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak. Dalam sebulan mereka menghitung kebutuhan ayah, ibu, dan anak-anaknya itu. Lalu, dibandingkan dengan pendapatan ayah dan ibu yang bekerja, apakah mencukupi atau tidak. Kalau tidak mencukupi, berarti orang tua harus mencari penghasilan tambahan. Kalau ternyata berlebih, ya, tinggal ditabung.

Kenapa pemerintah daerah tidak bisa menerapkan pola yang sama? Pemerintah sepertinya sengaja “menghabiskan” uang rakyat dengan cara membelanjakan yang tidak perlu seperti memberikan uang pada instansi yang tidak perlu sehingga uang itu dibelanjakan untuk yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya, yang penting uang itu dipakai.

Mirisnya hati ini, melihat diri kerja banting tulang lalu hasilnya dipotong pajak oleh pemerintah. Bahkan semua yang kita miliki “dipajaki” oleh pemerintah dengan ucapan, “UNTUK PEMBANGUNAN”. Dan, uang kita itu ternyata dihambur-hamburkan oleh orang-orang yang berkoar-koar sebagai pelayan rakyat, abdi masyarakat. Ini tidak adil. Sehingga, tidak aneh satu persatu para pejabat itu bergantian masuk sel. *

Advertisements

One thought on “Benar-benar Dibodohi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s