He Has No Bravery


Bisakah pemimpin kalian berlaku seperti dia, Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurahman Wahid atau Gus Dur? Pasti tidak bisa, karena pemimpin kalian itu bukan Gus Dur. Tapi, mampukah pemimpin kalian melakukan satu perbuatan seperti Gus Dur. Dia tak pernah protes ketika dilengserkan melalui impeachment-mekanisme yang tidak pernah dianut di Indonesia. Padahal ribuan pendukungnya rela mengorbankan jiwa dan raga agar Gus Dur tetap menjadi Presiden. Tapi seperti kata istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, Gus Dur tak mau ada pertumpahan darah. “Jika memang harus berhenti, ya berhenti saja”.

Lalu, apa pemimpin kalian seberani klan Ampatuan yang tidak segan membunuh orang-orang yang menghalanginya tetap berkuasa? Tidak ada ampun bagi siapapun yang punya niatan melengserkannya, pria dan wanita, maupun tua dan muda. Semua dihabisinya. Semua demi mempertahankan tampuk kekuasaannya.

Kemudian, seperti apa pemimpin kalian? Apa yang dia lakukan demi bertahan menjadi kepala daerah sekaligus penguasa dengan dalih, “masih ingin membangun” ?

Oh ya, pasti penasaran dengan kata “pemimpin kalian” yang aku tuliskan dalam tiga paragraf sebelumnya. Dia adalah Bupati Karawang, Dadang S. Muchtar. Aku menganggapnya tidak memiliki keberanian dalam Pilkada 2010 ini, karena beberapa kali aku tanyakan apakah dia masih berkeinginan menjadi bupati, jawabannya selalu mengambang. Dia selalu menjawab, kalau rakyat masih menginginkannya, dia akan maju. Tapi, bagaimana dengan dirinya sendiri, apa dia masih mau?

Aku menilai jawaban mengambang itu muncul setelah terbit Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Keputusan itu muncul setelah empat kepala daerah mempermasalahkan masa jabatan dua periode yang tercantum dalam Pasal 58 huruf o. Keempat kepala daerah yang pernah mempermasalahkan itu, di antaranya Bupati Jembrana Prov. Bali Prof. Dr. drg. I Gede Winasa, Bupati Karimun Prov. Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun, Walikota Surabaya Drs. Bambang Dwi Hartono, dan Bupati Timor Tengah Utara Prov. Nusa Tenggara Timur Drs. Gabriel Manek M.Si.

Nah, dalam pertimbangannya, MK menyebutkan kalau pembatasan masa jabatan itu adalah dua kali berturut-turut dalam masa jabatan yang sama, dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut, dan dua kali jabatan yang sama di tempat berbeda. Dengan pertimbangan tersebut pula, MK memutuskan hitungan masa jabatan itu tidak terhalang oleh berlakunya dua undang-undang yang berbeda. Selain itu, putusan lainnya menyebutkan masa setengah jabatan atau lebih dihitung sebagai satu kali masa jabatan.

Keputusan itulah yang akhirnya mungkin menggoyangkan keyakinan Dadang dan kroni-kroninya bahwa kans dia untuk kembali menjadi bupati terganjal. Ya, Dadang memang terganjal aturan itu. Lalu apa dia diam? Menurutku dia diam karena setiap kutanya lagi, jawabannya malah soal keinginannya menyelesaikan setahun lagi masa jabatannya. Sekali-kali ingin aku bilang, yang tegas dong, Pa! Aku berpikir, pendukung pun pasti butuh ketegasan dia untuk mencalonkan kembali jadi bupati. Kalau dianya diam saja, mana ada dorongan untuk pendukung memperjuangkan agar ia bisa maju kembali.

Yang terang-terangan meyakinkan dia bahwa masih ada celah baginya untuk mencalonkan diri, tentu, kroni-kroninya. Mereka mulai khawatir kehilangan sumber penghasilan mereka. Maklum yang namanya KKN (korupsi kolusi nepotisme) tidak ujug-ujug hilang setelah ada KPK. Praktik itu masih tetap subur kok! Bahkan salah satu pendukung terdekatnya mengatakan celah itu adalah Dadang mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati. Kalau sudah terpilih, sang bupati menjabat selama beberapa bulan sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan pula dia mengundurkan diri, lalu wakil bupati menjadi bupati.

Menurutku, itu adalah cara terkonyol. Dan yang terburuk, tampak sekali keserakahan dalam mengejar kekuasaan. Masih lebih baik kalau mereka terpilih oleh rakyat. Bagaimana kalau si bupati ogah mundur? Kalau pun mundur, harus ada alasan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, akibat kekesalannya itu, bupati mulai mencari-cari orang yang mesti disalahkan. Entah siapa pembisiknya, KPU-lah selaku pelaksana teknis yang dijadikan kambing hitam. Anggaran pilkada dipangkas hingga 50 persen, jumlah TPS dikurangi dengan alasan efisiensi padahal inkonstitusional. Belum lagi, staf-staf KPU yang berstatus PNS ditarik dan digantikan berdasarkan SK Bupati, padahal berdasarkan aturan, mereka itu diangkat dan diberhentikan oleh KPU Pusat. Meskipun dalam setiap sambutan dia selalu membantah bahwa dia bersitegang dengan KPU.

Aku menjadi semakin ragu dengan kata-kata dia. Sempat satu kali dia mengatakan bahwa setiap dia ceramah, ada satu item syarat menjadi seorang pemimpin yang baik, yaitu legowo. Kata-kata yang mudah diucapkan pada orang lain tapi sulit diterapkan pada diri sendiri ya Pa! Aku cuma minta, buktikan keberaniannya! ®

Advertisements

One thought on “He Has No Bravery

  1. Iwan S.Amintapradja says:

    Ass.wr.wb
    Karunya nya, hoyong mah hoyong mung tos niti kawanci ninggang kana mangsa, tos kedah mulih ka jati mulang ka asal.

    Mugia tiasa sadar yen di dunya teh teu aya nu abadi, sumangga da etamah tos kitu kedahna, maen bal oge aya aturanana angot ieu, mugi2 teu katepaan nu namina “Soeharto Syndrome” atanapi “Sawan Monyet” tea, tiasa naek sieun lungsur, kedah dibantos lungsurna, dieundeuk-eundeuk atanapi dituar ku senso.

    Resep jigana nya nu keuna Sawan Monyet dibantosan lungsurna ku rame-rame bari ditongton, dieak-eak tur digendangan terakhirna di kandangan da bilih teterekelan deui.
    Mung sakitu nu ka pihatur lur, mang iwan bade leleson heula.

    Wassalam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s