Birokrat, Hard To Express Urself in Election day’s?


Baru saja, aku membaca sebuah tulisan di media lokal di Kabupaten Karawang tentang posisi PNS dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat daerah. Di tulisan itu dikatakan bahwa PNS (*disebut oleh media itu: broker) mulai mendekati calon bupati. Yang aku pertanyakan, calon bupati yang mana? Pasalnya, tahapan pilkada belum dimulai. Bakal calon yang muncul pun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Di tulisan itu pun dikupas sedikit bahwa upaya mendekati calon bupati itu dengan harapan dapat memperoleh jabatan yang mumpuni ketika sang calon terpilih kelak. Bahkan di tulisan itu pun dikatakan bahwa Bupati mesti mengeluarkan sanksi terhadap calon yang berbuat demikian.

Coba kita balik posisinya, bagaimana dengan incumbent yang mencalonkan diri. Tampak bias, kan, posisi PNS di situ seperti apa? Lalu, dengan rasa penasaran aku mulai googling tentang adakah aturan saklek soal keterlibatan PNS dalam Pilkada itu seperti apa? Soalnya, aku ingin sama-sama mendapatkan pencerahan dari “masalah klasik” yang selalu asyik dijadikan bahan masalah sampai jadi bahan gugatan kalau ada calon yang kalah nanti.

Pertama, ada satu berita di www.kapanlagi.com tahun 2005. Dalam tulisan itu, disebutkan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatut Negara, Taufiq Effendi, keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam pilkada itu diperbolehkan, tetapi harus sepengetahuan atasan yang bersangkutan dan tidak dalam kegiatan kampanye calon kepala daerah. Dia telah mengeluarkan Surat Edaran SE/08.A/M.PAN/2005 tertanggal 2 Mei 2005. Dalam surat itu, dikatakan PNS boleh terlibat dalam Pilkada seperti petugas pencatat atau tenaga bantuan lainnya. Namun, Taufiq mengatakan agar PNS tetap menjaga netralitasnya, jangan sampai terlibat dalam kegiatan dukung mendukung calon atau berkampanye untuk calon tertentu.

Kedua, hasil googling lainnya aku temukan, yang rasanya sangat tepat dan maknyooosss dengan yang dipertanyakan di atas. Tulisan itu berasal dari disertasi D. Sudiman yang tengah dipromosikan dalam Program Studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia, Juli 2009 lalu.  Disertasinya berjudul :“Netralitas PNS Dalam Politik : Studi Tentang Netralitas PNS Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dan Banten.”

Menurut Sudiman, setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan digantikan era reformasi, terjadilah perubahan system politik yang fundamental menyangkut hubungan pusat dan daerah, dari pola sentralistik menjadi lebih otonom dan terdesentralisasi. Kata Sudiman, perubahan itu di satu sisi memberikan arti positif yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tapi di sisi lain adalah terfragmentasikannya “PNS ke dalam kepentingan politik praktis”.

Ini aku berikan kutipannya secara langsung, kesimpulan Sudiman tentang “terjepitnya” PNS dalam Pilkada. Semoga bermanfaat!

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada kedua kasus Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan dan Banten, hampir semua mesin birokrasi selalu dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya. PNS banyak melakukan pelanggaran dan terlibat dalam politik praktis, sehingga hasil pilkada menuai gugatan dan menyebabkan tidak berjalannya sistem pembinaan pegawai (merit system) serta tidak optimalnya pelayanan publik. Ada faktor internal yang mempengaruhi netralitas birokrasi yaitu sentimen primordialisme, logika kekuasaan.

Secara eksternal adalah adanya ambiguitas regulasi yang membuat birokrasi menjadi tidak netral dan independen. Faktor primordialisme lebih kepada kedekatan etnisitas, kesukuan dan agama. Sedangkan faktor logika kekuasaan dikarenakan adanya ketidakpastian sistem dalam penjenjangan karir seorang PNS. Ada sebuah spekulasi politik dan kekuasaan yang diharapkan dari PNS yang memberikan dukungan politik kepada kontestan pilkada, yaitu akan meningkatkan karir di birokrasi ketika calon yang didukung menang.

Hal yang sama juga terjadi dalam pilkada Banten, dimana ada shadow state yaitu kekuatan diluar birokrasi yang mampu mengendalikan birokrasi. Kekuatan dominan muncul dari kelompok jawara dan pemilik modal yang memilki akses politik dengan pusat kekuasaan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa liberalisasi dan reformasi politik,ternyata tidak diikuti oleh reformasi perubahan ditingkat regulasi. Pada satu sisi PNS diharapkan bersikap professional, akan tetapi dalam penjenjangan karirnya, karir PNS sangat ditentukan oleh pejabat Pembina PNS, dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota. Sementara mereka kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme politik. Oleh sebab itulah kepala daerah terpilih dari partai politik, memiliki kekuasaan yang sangat kuat (powerfull authority) untuk menarik PNS dalam politik praktis.

Faktor budaya politik dan budaya birokrasi di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan proses liberalisasi politik dan system demokratisi secara langsung. Pada masyarakat yang masih menganut patronase politik dan budaya feodalistik, netralitas birokrasi menjadi sesuatu yang sangat utopia. Pola hubungan patron-client serta politik balas jasa, membuat posisi PNS menjadi lebih mudah terkooptasi oleh kepentingan politik rezim tingkat lokal.

Hasil penelitian ini secara khusus menegaskan bahwa sebuah modernitas dalam kultur budaya birokrasi dan budaya politik masyarakat seperti yang dipahami dan diterapkan oleh negara maju, ketika diimplementasikan pada negara berkembang dengan segala dinamika internalnya, harus mengalam re-intepretasi dan indegenisasi. Ada konteks dan nilai-nilai lokalitas yang mempengaruhi makna netralitas birokrasi.”

So, kaum Birokrat, ‘ga usah dengerin isu-isu merapat sana merapat sini. Ikuti hati nurani aja. Gampang, kan! ®

Advertisements

2 thoughts on “Birokrat, Hard To Express Urself in Election day’s?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s