Bebankan Biaya Sosial ke Koruptor


*Kompas, Senin 1 Maret 2010

Kasus korupsi yang menjerat para koruptor belum memasukkan perhitungan sanksi denda atas biaya sosial dari kejahatannya. Padahal, biaya sosial tersebut lebih tinggi dari nilai eksplisit kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi itu.

Selama ini, biaya itu otomatis dibebankan kepada pembayar pajak, yakni masyarakat. “Dari perkiraan kasar, biaya sosial korupsi bisa mencapai 5-10 kali lipat dari uang yang dikorupsi,” ujar ekonom dari UGM, Rimawan Pradiptyo, di Yogyakarta, pekan lalu.

Apa yang dikemukakan Rimawan itu merupakan hasil penelitiannya berjudul “Biaya Sosial Korupsi dan Implikasinya”. Penelitian itu disampaikan pada diskusi yang digelar Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

Biaya sosial itu adalah biaya antisipasi korupsi yang muncul, misalnya kegiatan sosialisasi antikorupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada pula biaya reaksi terhadap korupsi sebagai konsekuensi tugas polisi, jaksa, hakim, sampai lembaga pemasyarakatan dalam memproses kasus itu.

Biaya sosial tertinggi adalah biaya implisit yang muncul dari hilangnya efek domino dalam perekonomian akibat korupsi itu. Jika uang yang dikorupsi tersebut tadinya dapat dimanfaatkan banyak orang yang bisa menggerakkan perekonomian, karena dikorupsi, dana itu mandek pada segelintir orang.

Perlu penerapan

Pemahaman penghitungan biaya sosial sebagai denda yang harus dibayar koruptor ini perlu diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. “Selain memberikan efek jera pada koruptor, ini juga akan membantu perekonomian negara dan tak lagi membebankan pembayar pajak,” katanya.

Namun, jangankan meminta pertanggungjawaban atas biaya sosial itu, dari data putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2001-2008 yang diakses Rimawan, biaya eksplisit dari korupsi itu tak bisa tertutupi.

Dari total 540 terpidana kasus korupsi yang ditangani pengadilan dengan jumlah perhitungan kerugian negara sebesar Rp 73,07 triliun, putusan akhir di MA hanya mengharuskan terpidana membayar Rp 5,32 triliun atau hanya 7,29 persen dari nilai kerugian eksplisit.

Dihubungi secara terpisah, ahli hukum pidana dari UGM, Eddy OS Hiariej, mengatakan, dalam hukum pidana, yang bisa dimintakan ganti rugi hanya kerugian yang bersifat materiil. Adapun biaya sosial korupsi bukan termasuk dalam kerugian materiil, melainkan imateriil.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s