Balada Perukun Tetangga


Kemarin Pak Erte datang ke rumah. Kirim surat panggilan untuk nyoblos Rabu (9/4) nanti. Seringnya ketemu Pak Erte, ya, setiap mau pemilu atau pemilihan kepala daerah. Lain dari itu, rasanya urusan KTP atau revisi kartu keluarga.

Mungkin memang itu tupoksi Ketua eRTe. Yang sibuk biasanya Sekretarisnya. Almarhum Bapa saya dulu menjadi Sekretaris RT. Sibuknya luar biasa, he he! Kebetulan Bapa saya kerjanya dibagi dalam tiga shift: pagi (7 pagi-3 sore), siang (3 sore-11 malam), dan malam (11 malam-7 pagi). Sedangkan, si Ketua RT setiap hari kerja pagi (7 pagi-5 sore), kecuali Minggu. Sampai-sampai Bapa saya berseloroh, “Yang jadi Ketua RT itu harusnya pengangguran yang siap urus warga setiap saat.”

Nah, obrol-obrol tentang Ketua RT yang pengangguran, ternyata Ketua RT di tempat saya tinggal ini juga pengangguran. Terus, tetangga kampung sebelah yang sudah dua kali membantu menyetrika di rumah, juga bilang kalau Ketua RT di lingkungan dia itu pengangguran. Memang baru dua sih, tapi enggak salah juga kalau dibahas.

Balik lagi ke Ketua RT di lingkungan saya, yang mungkin sudah terkenal “matre” memang seorang pengangguran. Sebenarnya, label pengangguran itu ada sisi positifnya, sih! Dia bisa leluasa membantu warganya untuk mengurus administrasi semacam buat KTP, Kartu Keluarga, atau akte kelahiran. Negatifnya, ya, seperti calo, ada juga jasanya. Jeleknya si RT saya ini, uang jasanya bisa “ajaib”.

Satu contoh, keponakan saya yang baru 17 tahun hendak membuat KTP. Kata si RT, harganya Rp 25 ribu. Tidak ada tenggat waktu. Tapi, dia bilang kalau mau beres seminggu, harganya Rp 50 ribu. Ponakan saya menyanggupi uang jasa segitu. Dibayar tunai.

Seminggu kemudian dia mendatangi si RT. Eh, KTP belum jadi. Alasannya, banyak yang buat KTP di kecamatan. Jadi antrian panjang. Untung memperpendek antrian, ditawarkan lagi paket Rp 25 ribu. Ponakan saya tak banyak tanya. Dia bayar lagi. Total Rp 75 ribu.

Singkat cerita, jadilah itu KTP. Ternyata, ada saja hal yang membuat ponakan saya memperpanjang urusannya dengan si RT. Tanggal lahir ponakan saya salah ketik. Dia bertanya ke si RT dan meminta untuk direvisi. Si RT dengan entengnya memasang tarif sampai Rp 150 ribu untuk mengganti satu angka yang salah itu. Mengesalkan ya!

Saat pembuatan e-KTP pun, si RT tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan alasan sudah memperpendek antrian, dia meminta uang jasa antri sebesar Rp 10 ribu. Nah, apa besok ketika nyoblos, ada lagi uang jasa yang dia tagih?

Selain itu, selalu ada cerita “dosa” si RT ini. Konon, dia rajin bertamu pada warga atau calon warga di wilayah kerjanya. Entah untuk apa. Cek IMB apa KTP. Yang pasti itu sudah dialami tetangga nih.

Lalu, sempat ada wacana di sejumlah daerah untuk menggaji para ketua RT ini. Untuk apa? Mengapresiasi jasanya? Atau sekadar iming-iming agar mengumpulkan suara karena kebetulan dijanjikan saat para calon kepala daerah berkampanye?

Saya tetap meragu apakah memang setelah digaji, para Ketua RT bedegong ini akan berhenti memasang tarif untuk jasanya? Atau seperti apa aturan yang layak untuk orang-orang yang katanya “merukunkan tetangga” ini? Entahlah. Saya juga tidak tahu. (*)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s